Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan?

Related Posts:

• Pada masa kolonial tahun 1888 dikeluarkan UU… Pada masa kolonial tahun 1888 dikeluarkan UU mengenai Koeli Ordonantie yang mengatur tentang? Sistem sewa tanah tenaga kerja kontrak Ekonomi uang UU agraria Sistem tanam paksa Jawaban: B. tenaga kerja…
• Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan sumpah jabatan… Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan sumpah jabatan menurut agamanya masing-masing. Bentuk pengamalan nilai Pancasila yang sesuai dengan sila? ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia keadilan…
• Persatuan merupakan kunci utuhnya NKRI. Dalam… Persatuan merupakan kunci utuhnya NKRI. Dalam persatuan terhadap kerukunan dan sikap toleran yang tinggi. Perilaku yang kurang mendukung kerukunan antarumat beragama adalah? Tidak mengganggu ibadah seseorang yang berbeda agama dengan…
• 6. Mengapa perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945… PLEASE JAWAB!!!!!!, 1. apa saja wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota?, 2. Nama piagam Jakarta diusulkan oleh?, 3. tanggal 9 agustus 1945 tiga orang tokoh Indonesia dipanggil ke Dalath(Vietnam), oleh?, 4. mengapa…
• Dalam bidang pemerintahan, akibat yang ditimbulkan… Dalam bidang pemerintahan, akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan jepang di Indonesia adalah? Dihapusnya negara boneka buatan Belanda Kaisar memegang kendali utama di negeri Jajahan Wilayah Indonesia di bawah kekuasaan…
• Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan sumpah jabatan… Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan sumpah jabatan menurut agamanya masing-masing. Bentuk pengamalan nilai Pancasila yang sesuai dengan sila? ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia keadilan…
• Pada masa kerajaan di Indonesia penjajah menggunakan… Pada masa kerajaan di Indonesia penjajah menggunakan sistem devide et impera dengan ciri-ciri? membangun kerjasama antar kerajaan menyebar fitnah dan penentangan kekuasaan membentuk organisasi pemuda membangun sekolah sekolah untuk meningkatkan…
• Kegiatan mengatur ekonomi yang diatur dalam… Kegiatan mengatur ekonomi yang diatur dalam peraturan negara untuk mencapai kekuasaan dan kesejahteraan negara dengan standar kekayaan berupa logam mulia disebut sebagai? Sosialisme Liberalisme Kapitalisme Komunisme Merkantilisme Jawaban: E. Merkantilisme.…
• Instrumen kebijakan moneter berikut ini yang… Instrumen kebijakan moneter berikut ini yang tugasnya adalah mengatur tingkat bunga bank sentral pada bank umum adalah? Open Market operation Discount rate Reserve requirement Moral persuasion Semua jawaban benar Jawaban:…
• Kebijakan politik luar negri indonesia bersifat? Kebijakan politik luar negri indonesia bersifat? kemusyawarahan kekeluargaan bebas aktif bebas aktif Jawaban: E. bebas aktif Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kebijakan politik luar negri indonesia bersifat bebas aktif.
• Pemberontakan PKI Madiun 1948 berkaitan erat dengan… Pemberontakan PKI Madiun 1948 berkaitan erat dengan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Indikator yang mendukung pernyataan tersebut adalah? TNI tidak berhasil menyatukan unsur KNIL ke dalam unsur APRIS…
• Kebijakan apa sajakah yang dibuat Herman William… Kebijakan apa sajakah yang dibuat Herman William Deandels selama Berkuasa Di Indonesia Herman William Deandels saat berkuasa Indonesia melaksanakan sejumlah kebijakan. Semua kebijakan dari Deandels ini adalah bertujuan untuk melindungi…
• Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi dari? Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi dari? kebijakan pengembangan ekspor dan kebijakan impor kebijakan perdagangan dan investasi kebijakan investasi dan nilai tukar kebijakan nilai tukar dan devisa Semua jawaban benar Jawaban:…
• Perhatikan pernyataan berikut! Memberi kemudahan… Perhatikan pernyataan berikut! Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah Membuat perjanjian dagang internasioanl Membatasi promosi Diantara kebijakan pemerintah di atas, yang bukan termasuk kebijakan untuk…
• Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem… Berikut ini yang bukan termasuk pokok sistem pemerintahan dalam UUD 1945 adalah? Indonesia adalah negara hukum Sistem konstitusional Sistem parlementer Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Presiden tidak betanggung jawab…
• Subak adalah sistem irigasi persawahan terasering… Subak adalah sistem irigasi persawahan terasering yang ada di Bali. Sistem irigasi ini dilaksanakan dan diatur melalui lembaga adat subak berdasarkan nilai-nilai adat yang disebut Tri Hita Karana. Nilai-nilai ini…
• Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur… Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai? organisasi politik organisasi kesusilaan Organisasi integralistik. organisasi kekuasaan…
• Cara yang tepat supaya nilai-nilai Pancasila tetap… Cara yang tepat supaya nilai-nilai Pancasila tetap ada dan lestari sepanjang masa, sehingga kesaktian Pancasila tidak pudar adalah? menghapal isi Pancasila memahami semua nilai-nilai Pancasila membiarkan Pancasila berkembang apa adanya…
• Apakah fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan… Apakah fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial? Menetapkan kebajikan memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Menetapkan kebijakan memberikan santunan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan…
• Dibawah ini yang bukan merupakan kebijakan dari… Dibawah ini yang bukan merupakan kebijakan dari sistem sewa tanah adalah? petani harus menyewan tanah meskipun dia adalah pemiliknya harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah pembayaran sewa tanah diberikan…
• Berikut ini bukan merupakan peran dewan pengawas… Berikut ini bukan merupakan peran dewan pengawas dalam tata kelola pelaporan korporat? Memastikan bahwa manajemen telah memiliki sistem/mekanisme pengawasan yang memadai Memastikan terdapat jalur komunikasi langsung antara audit internal dengan…
• Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan… Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,…
• Kebijakan pemerinta, diperbolehkannya melepas masker… Kebijakan pemerinta, diperbolehkannya melepas masker di tempat umum merupakan sebuah solusi atas masalah sosial faktor? a. Budaya b. Biologis c. Psikologis d. Bencana alam e. Ekonomi Jawaban: b Dilansir dari…
• pembagian kekuasaan secara horizontal adalah ..? pembagian kekuasaan secara horizontal adalah ..? pembagian kekuasaan pemerintahan yang meliputi kekuasaan trias politica pembagian kekuasaan menurut tingkatannya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah pembagian kekuasaan dari propinsi ke kota…
• Bagian sistem reproduksi wanita yang menghasilkan… Bagian sistem reproduksi wanita yang menghasilkan zat yang dapat mengatur siklus menstruasi adalah? 1 2 3 4 Semua jawaban benar Jawaban: A. 1 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bagian sistem reproduksi…
• Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu… Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut? UUD NRI tahun 1945 J.J Rousseau John Locke Montesquieu Semua jawaban benar Jawaban: D. Montesquieu.…
• Kekuasaan di Indonesia dikenal dengan istilah trias… Kekuasaan di Indonesia dikenal dengan istilah trias political, sebutkan tugas trias political dibawah ini? Legislatif (DPR) membuat UU, Eksekutif (Presiden) menjalankan UU, Yudikatif (KY, MK, MA) mengamankan UU. Legislatif (DPR)…
• Berikut ini yang bukan tugas presdir adalah? Berikut ini yang bukan tugas presdir adalah? Menyusunstrategi dan visi Menjalin hubungan dan kemitraan strategis Mengatur investasi, alokasi dan divestasi Menyiapkan orang yang akan melaksanakan kegiatan Memastikan bahwa prinsip tata…
• Undang-ndang dasar kita membagi kekuasaan menjadi kekuasaan? Undang-ndang dasar kita membagi kekuasaan menjadi kekuasaan? eksekutif, yudikatif dan legeslatif eksekutif, yudikatif dan federatif federatif, yudikatif dan legeslatif eksekutif, federatif dan legeslatif Semua jawaban benar Berdasarkan pilihan diatas, jawaban…
• Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap… Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang undang disebut? Federasi Legislatif Eksaminatif Yudikatif Semua jawaban benar Jawaban: D. Yudikatif. Dilansir dari Ensiklopedia, kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan undang undang…